Militer Myanmar (Foto: Guardian)
Naypyidaw, Jurnas.com - Pemerintah militer Myanmar mengkritik upaya utusan Asean berdialog dengan sejumlah kelompok yang menentang kudeta tahun lalu. Kelompok-kelompok itu belakangan dilabeli "teroris" oleh junta militer.
Sebagaimana diketahui, lima poin yang masuk dalam rencana perdamaian mencakup segera diakhirinya permusuhan, dan membiarkan utusan khusus Asean memfasilitasi dialog.
Setelah pertemuan menteri luar negeri Asean pada Kamis lalu, Indonesia menekankan pentingnya utusan Asean bertemu semua pihak yang terlibat dalam konflik.
Sementara itu Malaysia menyerukan pembicaraan dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah kelompok yang terdiri dari anggota pemerintahan yang digulingkan.
"Kementerian mencatat bahwa sementara beberapa pertimbangan konstruktif pada pelaksanaan konsensus lima poin, dua anggota Asean telah menyarankan utusan khusus untuk terlibat dengan asosiasi dan kelompok teroris yang melanggar hukum," kata Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters pada Senin (21/2).
BI Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75 Persen
Dalam tanggapan publik pertamanya terhadap pertemuan ASEAN pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Myanmar menyebut dialog dengan kelompok teroris "tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip piagam ASEAN tetapi juga merusak upaya kontra-terorisme Asean."
Diketahui, Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih tahun lalu, dengan lebih dari 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras terhadap lawan junta, menurut angka yang dikutip oleh kelompok aktivis yang berbasis di Thailand.
Militer, yang memperdebatkan jumlah kematian, juga bertempur di berbagai front dengan kelompok pro-demokrasi bersenjata di pedesaan dan pasukan etnis minoritas.
Zin Mar Aung, Menteri Luar Negeri NUG, menyambut baik panggilan Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, agar utusan khusus Prak Sokhonn bertemu dengan NUG.
Dalam sebuah pesan di Twitter, Zin Mar Aung berterima kasih kepada Saifuddin atas "dukungan kuatnya untuk menemukan solusi di Myanmar dan pesannya yang jelas kepada utusan khusus".
Prak Sokhonn, Menteri Luar Negeri Kamboja, mengatakan terlibat dengan NUG rumit karena keberatan junta, meskipun mengatakan utusan itu bisa bertindak sebagai "jembatan".
KEYWORD :Myanmar Indonesia Upaya Perdamaian Junta Militer
