Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, di acara diklatsar dan pembekalan kode etik, November 2021
Jakarta, Jurnas.com - Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menggelar pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar) serta pembekalan kode etik kepada 4.234 calon PPAT seluruh Indonesia.
Diklatsar dan pembekalan kode etik berlangsung secara hybrid atau online dan offline pada 5-6 November 2021. Target utama pembekalan adalah melakukan safari keilmuan serta transfer knowledge kepada peserta.
Ketua umum PP IPPAT Hapendi Harahap pertama-tama menegaskan komitmen membentuk ribuan PPAT yang santun, beretika, dan taat hukum.
Hapendi Harahap yang terpilih sebagai Ketua Umum IPPAT pada Maret 2021 secara khusus menyebut mafia tanah sebagai isu yang harus ditanggapi secepatnya, salah satunya melalui pembekalan kode etik.
"Kami berharap apa yang sekarang menjadi isu yang menyebut PPAT menjadi bagian dari mafia tanah itu bisa dihilangkan secepatnya," kata Hapendi Harahap usai membuka Diklatsar dan Pembekalan Kode Etik Calon PPAT di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat 5 November 2021.
Selain Diklatsar dan pembekalan kode etik, IPPAT juga telah memperkuat sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Kementerian ATR kan telah melakukan peningkatan kualitas PPAT yang telah menempuh masa kerja 10 tahun, 20 tahun, yang mau pindah dan lain-lainnya. Nah, kami IPPAT mengambil peranan di dalamnya memberikan safari keilmuan," jelas Hapendi Harahap.
Diikuti Anak-anak Muda
Yang paling menarik dari Diklatsar dan pembekalan kode etik kali ini adalah sebagian besar peserta adalah anak-anak mudah dari seluruh Indonesia.
Menurut Hapendi Harahap, Diklatsar dan pembekalan kode etik dilakukan secara paralel.
Dengan demikian, transfer ilmu dapat dilakukan dengan cepat disertai dukungan teknologi informasi yakni secara hybrid (online dan offline).
"Kami disini membekali sehingga kode etik itu menjadi pegangan. Jadi bukan ujian kode etik yang lebih kepada tes. Pembekalan ini harus menjadikan PPAT yang selalu menaati kode etik ke depan," jelasnya.
Sementara itu, Sekjen PP IPPAT Otty Hari Chandra Ubayani mengatakan pelatihan dan pembekalan kode etik PP IPPAT ke depan akan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
"Sekarang zaman kan canggih kita bisa bikin pelatihan dimana pun dan kapan pun. Nah, ke depannya tidak ada lagi mafia tanah," kata Otty Hari Chandra Ubayani.
Selain itu, PP IPPAT juga sudah memiliki database yang mendata semua peserta yang jumlahnya ribuan.
Database tersebut akan menjadi semacam catatan resmi berisi identitas PPAT yang resmi dan telah mengikuti Diklatsar serta pembekalan kode etik.
"Kami akan membuat database. Semua peserta itu akan terdata semua sehingga nanti tidak ada lagi PPAT yang palsu. Jadi mafia tanah itu akan kita perkecil ke depannya," jelas Otty Hari Chandra Ubayani.
KEYWORD :Pejabat Pembuat Akta Tanah IPPAT Hapendi Harahap mafia tanah kode etik
