Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo. (Foto: Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menegaskan sistem pemilu proporsional terbuka yang semangat awalnya untuk memangkas dominasi partai politik, dinasti dan pemilik modal berjalan tak sesuai harapan.
Menurut dia, sistem tersebut belum merepresentasikan kekuatan rakyat dan memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
"Sistem proporsional terbuka yang dulu diandalkan bisa memperbaiki kualitas demokrasi, faktanya hari ini masih banyak catatan-catatan buruk," kata Karyono Wibowo dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, (4/11).
Tak hanya itu, dia juga menilai sistem proporsional terbuka atau open list representation juga masih mengandung banyak kelemahan, di mana pemilik modal masih diberikan ruang yang luas.
"Kader-kader yang sudah berjuang keras dan sudah melalui proses rekrutmen, kaderisasi tingkat 1 dan tingkat 2 dan seterusnya, kalah bersaing dengan pemilik modal, karena calon yang memiliki modal besar itu hanya sekedar mengandalkan popularitas," kata Karyono.
Oleh karena itu, Karyono sepakat dengan beberapa pakar hukum dan pengamat politik agar sistem pemilu 2024 yang akan direvisi oleh Komisi II DPR RI untuk dievaluasi.
"Memang benar anggapan sebagian pihak, perlu dievaluasi sistem pemilu kita," pungkas Karyono Wibowo.
Dialog dengan tema "Evaluasi Sistem Pemilu" itu dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika.
KEYWORD :Warta DPR Dialektika Demokrasi Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Pemilik Modal Karyono Wibowo
