Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak dari program tax amnesty mencapai Rp 1300 Triliun. Menurutnya, Dana tersebut diproyeksikan untuk berbagai aspek yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Sri menyebutkan proyeksi utama dari dana tax amnesty diantaranya untuk pembiayaan negara mendanai gaji apratur negara, subsidi bagi masyarakat miskin, pembangunan infrastruktur serta penguatan basis keuangan dan perimbangan ekonomi nasional.
Sri mencontohkan salah satu manfaat dari program tax amnesty. Ia menghitung, dengan Rp 1 Triliun saja pemerintah dapat menyelenggarakan berbagai macam pembangunan infrastruktur.
"Bisa membangun jembatan dan jalan-jalan. Untuk 1 Triliun yang diambil dari penerimaan tax amnesty, kita bisa membangun tiga ribu lima ratus empat puluh satu jembatan. Seribu untuk 155 kilometer jalan raya. Dua sampai tiga ribu rumah susun," ujar Sri saat menjadi pembicara pada diskusi opening ceremony Rapat Kerja Nasional Ke II PBNU yang bertema "Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Kemakmuran Warga" di kantor PBNU jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).
Selain itu, mantan Direktur World Bank (Bank Dunia) ini menyampaikan Rp 1 Triliun dari dana tax amnesty dapat diandalkan untuk pemenuhan negara membayar gaji aparat keamanan.
"Kita memberikan prajurit (TNI/Polri) dari sisi gaji 11. 900 prajurit kita dibayar gajinya dari pajak. Betapa uang pajak begitu pentingnya bagi kehidupan bernegara," uungkapnya.
Sri menyampaikan ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak sangat tinggi. Karena itu, kata dia, negara harus memiliki kemampuan dalam memenej pajak.
"Kita (masyarakat) harus patuh serta kami (negara) harus mampu melakukan penagihan dan pengumpulan (penerimaan pajak). Semuanya membutuhkan elemen masyarakat. Bagaimana masyarakat patuh dan kami dari Direktorat Jenderal (Dirjen) pajak harus memiliki profesionalisme dan integritas yang baik. Sehingga rakyat mau dan mampu membayarnya," paparnya.
KEYWORD :Taax Amnesty Menteri Keuangan Sri Mulyani
