MUI menyesalkan keputusan Mahkamah Agung menganulir Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

KPU diminta untuk segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan mantan koruptor untuk maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019 mendatang.

Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasuki babak baru.

Dalam rangka mewujudkan politik bersih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar masyarakat tidak memilih para caleg yang memiliki rekam jejak sebagai koruptor.

Partai Golkar Kabupaten Bogor menemukan sejumlah masalah krusial dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan untuk Pileg dan Pilpres 2019.

Bangsa Indonesia belum pernah memiliki pengalaman mengelola pemilihan Presiden, DPD, DPR, DPRD I dan DPRD II secara bersamaan.

KPU berharap putusan tersebut‎ keluar sebelum masa akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 2019-2024.

Menurut Arief pihaknya akan melakukan pembatasan. Sehingga nantinya tak semua pihak dapat masuk ke dalam kawasan KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) untuk Pilpres 2019 mendatang.

Pemerintah mendukung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan eks koruptor untuk maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019.