KPU mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas sejumlah mantan napi korupsi yang maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019 mendatang.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mempermasalahkan jika pasangan capres-cawapres menggelar silaturahmi ke pesantren. Namun, bukan dalam rangka melakukan kampanye.

Debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 20019 tetap memungkinkan digelar di kampus

semua parpol penyelenggara Pemilu 2019 dan masyarakat harus memulai aktifitas pemilu yang sebenarnya serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai politik peserta Pemilu 2019 serta tim sukses pasangan capres-cawapres akan menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (23/9).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) pada Pemilu 2019 mendatang. Sebanyak 38 mantan narapidana korupsi masuk dalam DCT.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bakal mengambil langkah hukum terkait pencoretan calon anggota DPD RI dari partai politik (Parpol).

KPU mencoret nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon tetap (DCT) Anggota DPD RI. OSO merupakan calon anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Barat.

MUI menyesalkan keputusan Mahkamah Agung menganulir Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

KPU diminta untuk segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan mantan koruptor untuk maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019 mendatang.