Kasus Ahok Bisa Ganggu Stabilitas Negara

Jakarta - Kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan mengganggu stabilitas negara. Hal itu jika aparat kepolisian menunda pengusutan kasus tersebut.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, pernyataan Ahok soal Alquran surat Al Maidah 51 telah menimbulkan keresahan sosial bagi seluruh warga negara.

"Jika aparat hukum justru menunda sementara keresahan masyarakat terus meningkat, maka tidak saja pilkada yang terganggu tetapi kita sebagai warga Jakarta dan seluruh warga negara yang terganggu," kata Fahri, kepada Jurnas.com, Sabtu (15/10).

Oleh sebab itu, kata Fahri, pilihannya adalah mempercepat proses hukum di kepolisian. Sebab, dengan cara mempercepat proses hukum inilah yang bisa mengakhiri ketidakpastian.

Fahri menjelaskan, dalam UU pilkada justru dengan alasan stabilitas sosial dan politik, pilkada bisa ditunda sejenak untuk membiarkan situasi masyarakatnya kondusif.

"Jangan lupa ini ibukota, penegak hukum dan keamanan tidak boleh membuat spekulasi," tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

KEYWORD :

Pilkada DKI Jakarta Pilgub DKI Jakarta Ahok Alquran DPR Polri Fahri Hamzah PKS Jurnas.com

AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur

Gus Imin Pastikan DPR Komit Sempurnakan UU Pemilu

Jokowi Beri Penghargaan kepada Menantunya

Hakim Heran BAP Saksi Kasus SYL Bocor ke Pejabat Kementan

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun