Jum'at, 27/11/2020 07:14 WIB

Mulai Dari Unsyiah Aceh, Kemdagri Ganti NIM Dengan NIK

Pemerintah Pusat sangat serius mewujudkan era satu data nasional, menuju nomor identitas tunggal atau single identity number.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif berpose bersama Rektor Universitas Syah Kuala, Aceh Prof Samsul Rizal usai penanda-tanganan Naskah Kerjasama penghapusan NIM diganti dengan NIK

Banda Aceh, Jurnas.com - Pemerintah Pusat sangat serius mewujudkan era satu data nasional, menuju nomor identitas tunggal atau single identity number.

Hal itu dibuktikan oleh Kemendagri lewat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dengan mengintegrasikan data kependudukan di berbagai sektor kehidupan seperti di dunia perguruan tinggi.

Integrasi data ini juga berdampak pada akan dihapuskannya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang selama ini diterapkan oleh kampus Perguruan Tinggi digantikan oleh NIK (Nomor Induk Kependudukan) secara bertahap namun berkelanjutan, demikian diutarakan lewat rilis oleh Staf Khusus Mendagri bidang Politik dan Media Massa, Kastorius Sinaga.

Dengan begitu, dalam implementasinya secara bertahap akan digunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Induk Mahasiswa sehingga data mahasiswa perguruan tinggi akan ada dalam satu sistem yang sama, yaitu sistem data kependudukan di Kemendagri.

Dari ujung Barat Indonesia, Provinsi Aceh tak mau ketinggalan menerapkan sistem ini. Ditandai dengan jalinan kerja sama Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk mengintegrasi NIM ke NIK.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, pihaknya hingga kini telah menjalin kerja sama lebih 2.300 lembaga untuk penguatan big data di Indonesia.

"Ada beberapa kampus di Indonesia yang telah mengintegrasikan nomor identitas mahasiswanya ke dalam NIK. Unsyiah tercatat sebagai universitas pertama di Pulau Sumatera yang menandatangani kerja sama ini, saya sangat mengapresiasi langkah Unsyiah yang telah membantu Pemerintah memasuki era baru pencatatan kependudukan,” ujar Dirjen Zudan Arif usai menandatangani perjanjian kerja sama tersebut di Balai Senat Unsyiah, Jumat (10/7/2020).

Prof. Zudan Arif menyebutkan, salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pendataan, dengan konsep big data yang tepat dan lengkap, maka setiap orang akan terdata dengan baik. Hal sama juga akan terjadi di Unsyiah jika mentransformasikan NIM ke dalam NIK.

“Jadi semua mahasiswa dan alumni akan terdata dengan baik, Unsyiah akan tahu mereka kerja di mana, tinggal di mana, keahliannya apa, hingga prestasinya. Ini memudahkan Unsyiah untuk men-tracking para alumninya,” ujar Zudan memungkasi.

Rektor Unsyiah Prof. Samsul Rizal menimpali, integrasi ini akan diterapkan mulai tahun ajaran baru 2020. Dengan demikian penyatuan nomor identitas bakal memudahkan verifikasi data mahasiswa dan efektivitas kerja.

“Langkah ini untuk mendukung program pemerintah yang sedang menggalakkan transformasi data menuju single identity number, jadi setiap orang memiliki satu nomor identitas untuk banyak keperluan, cara ini juga dapat membantu Unsyiah melacak dan menghimpun para alumni yang tersebar di berbagai daerah,” kata Prof. Samsul Rizal.

Samsul Rizal mengaku gembira, sebab kerja sama ini juga akan mengefektifkan fungsi dan peran kedua belah pihak dalam memverifikasi dan validasi data, baik untuk calon mahasiswa, calon dosen, hingga civitas akademika Unsyiah.

Lebih lanjut dia berharap kerja sama ini dapat berlanjut di bidang lainnya, terlebih lagi Unsyiah memiliki banyak ahli IT yang dapat membantu Dukcapil dalam pengelolaan data, sehingga bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Dukcapil.

Dalam waktu dekat, Kemendagri akan menggarap berbagai kampus di tempat lain sebagai susulan terobosan percepatan realisasi ‘one single identity number’ sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

TAGS : Kemdagri Unsyiah NIK Zudan Arif




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :