Presiden Korea Utara, Kim Jong un (Foto: KCNA/Reuters)
Jakarta - Menurut Global Times yang dikelola China, pakar keamanan setempat mengatakan bahwa sanksi terbaru PBB kemungkinan akan berdampak besar pada bidang politik dan ekonomi Korea Utara namun tindakan tersebut tidak dapat mengguncang Pemerintahan Korea Utara.
"Korut memiliki ketergantungan yang rendah terhadap perdagangan eksternal dan memiliki kemampuan untuk pulih sendiri," harian tersebut melaporkan.
Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk memberi sanksi kepada Korut pada Jumat (22/12), sebagai tanggapan atas peluncuran rudal balistik antarbenua Hwasong-15 milik Pyongyang pada 29 November lalu.
Langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi impor minyak mentah rezim tersebut sebesar 89 persen dan sumber mata uang asing yang diperoleh Korea Utara bekerja di luar negeri.
Namun menurut media China sanksi tersebut sama seperti tidak mungkin untuk berhasil dalam menghentikan program nuklir dan rudal Korea Utara, yang dinilai mengancam dunia.
Tekanan yang terus meningkat dari masyarakat internasional agaknya menyebabkan rezim tersebut mempercepat usahanya untuk melakukan miniatur hulu ledak nuklir dan mengembangkan berbagai teknologi rudal.
Ini mengaitkan kegagalan sanksi U.N dengan tidak adanya opsi yang diberikan ke Utara sebagai sarana alternatif keamanan nasional. Mengatasi permusuhan antara Amerika Serikat dan Korea Utara adalah langkah penting pertama untuk menyelesaikan krisis nuklir, katanya.
"Perundingan perdamaian harus mulai memberikan solusi diplomatik dan kekhawatiran Pyongyang tentang keamanan harus dipertimbangkan," ujar pernyataan tersebut dilansir UPI.
KEYWORD :Korea Utara Nuklir Sanksi PBB Amerika
