RUU Polri dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara.

Komisi VI DPR RI mendukung rencana pemerintah membentuk BUMN khusus pengelola ekspor SDA strategis guna memperkuat hilirisasi.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andeas Hugo Pareira mengatakan bahwa RUU tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh mengganggu independensi Komnas HAM.

Selama ini, ketentuan itu memang telah dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, tetapi tidak disertai dengan sanksi tegas bagi partai politik

Keberlanjutan Dana Otsus menjadi salah satu substansi utama yang diperjuangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

KPK mendalami peran Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad dalam pengelolaan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Semoga pemerintah segera menyelesaikan harmonisasi dan Presiden dapat segera menurunkan Surpres

Marinus Gea Dorong Pembentukan Leading Sector dan UU AI Nasional

Komnas HAM meminta RUU No 39/1999 tentang HAM diarahkan untuk memperkuat mandat dan efektivitas lembaga HAM nasional.

KemenHAM memperluas pengaturan perlindungan kelompok rentan dalam RUU HAM melalui penguatan prinsip anti diskriminasi, tindakan afirmatif.