Puncak karhutla ini adalah bulan September. Ini medan perjuangan, ladang perjuangannya justru di September ini

Prinsip utama itu cegah duluan, baru padamkan. Jangan kebalik. Kalau sudah telanjur besar, biayanya mahal, asapnya ke mana-mana, rakyat yang rugi.

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih adanya pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin.

Berdasarkan pemantauan pada Rabu (2 /9/2026) hingga pukul 11.57 WIB, kondisi terdampak kabut asap paling signifikan terjadi di Pontianak.

Ini belum puncaknya. Karena itu, mitigasi harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai kita menunggu kejadian besar baru kemudian sibuk melakukan penanganan

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperkuat perspektif kesehatan masyarakat dalam penanganan karhutla.

Kalau terbakar iklim, negara wajib memadamkan, tapi kalau dibakar, selain memadamkan, aparat penegak hukum juga wajib menangkap pelakunya.

Saya kira perlu penekanan. Dan penekanan tadi kalau Bang Riyono saya catat itu datanya bahwa ada PNBP denda korporasi Rp1,5 triliun. Saya kira kan masih kecil.

Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas unsur untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berlangsung secara cepat dan terpadu

(Koordinasi) bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi