Komisi X DPR RI mendesak pemerintah, segera menindaklanjuti putusan MK yang mewajibkan pemisahan anggaran Program MBG dari alokasi anggaran pendidikan.

Kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

Pendanaan gizi harus disusun secara mandiri, transparan, dan tidak mengurangi anggaran komponen utama pendidikan

Komisi X DPR RI mengapresiasi Putusan MK yang menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan merupakan bagian dari kebutuhan inti pendidikan.

Dalam unggahan itu, Dasad Latif semula menuliskan, “ALHAMDULILLAH pertolongan datang melalui PDIP. Syukurnya masih ada partai yang peduli dunia pendidikan

Program bantuan sosial untuk masyarakat miskin itu sudah memiliki data penerima yang jelas. Karena itu, bantuan harus tepat waktu, tepat sasaran, dan penerima.

Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kg, dan tidak boleh memakai beras-beras SPHP

Ketua Umum Gerbang Tani PKB, Idham Arsyad, mendorong pemerintah mengembangkan skema contract farming antara SPPG dengan petani

DPR RI terus mengawal penuntasan Rancangan Perpres tentang Ojol demi menghadirkan payung hukum serta perlindungan yang berkeadilan bagi para pengemudi ojol.

Sudah berlaku selama ini meskipun belum ada Perpres-nya. Tapi masih ada beberapa yang realisasi di lapangan itu perlu diperbaiki, perlu disempurnakan