Pada akhirnya, DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan UU tersebut

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk segera melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Contohnya seperti RUU Perampasan Aset, kan hoaksnya disebutkan DPR tidak mau mengesahkan. Di konten-konten hoaks itu, foto Ketua DPR juga terus disebar

Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan mendorong pembahasan RUU Perampasan segera masuk pada perumusan materi muatan dan pasal-pasal konkret.

Ini bukan paranoia. Kekuasaan untuk merampas aset adalah salah satu bentuk kekuasaan negara yang paling besar terhadap warga negara

Undang-undang harus membedakan secara tegas antara penyitaan/pembekuan sementara dan perampasan permanen.

Yang ketentuan luar biasa itu dirumuskan secara tertulis dan tertutup, tidak multi-interpretasi.

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil perampasan dalam RUU Perampasan Aset.

Hinca Panjaitan mengingatkan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya mengatur penyitaan, tetapi juga menjamin pengelolaan aset agar nilainya tetap terjaga.