Indonesia membutuhkan reformasi hukum yang mampu mengejar perubahan modus kejahatan, bukan terus tertinggal di belakangnya.

Anggota DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan sistem nasional yang mampu mendeteksi, mencegah, melindungi, dan memulihkan korban TPPO.

Komisi X DPR mendorong adanya reformasi tata kelola guru di Indonesia agar pengelolaan kepegawaian hingga sistem penggajian menjadi lebih adil.

Keberhasilan pengelolaan APBN harus bermuara pada tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Tanpa reformasi tata kelola, aset sitaan dan barang rampasan berpotensi menjadi objek penyalahgunaan kewenangan melalui manipulasi penilaian

Marinus Gea: Harmonisasi Regulasi Daerah Kunci Reformasi Hukum Nasional

Plt Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DPR harus mampu menghadirkan perubahan nyata.

Dengan membawa toa dan spanduk para mahasiswa meneriaki Wamen Ham Mugiyanto sebagai pengkhianat reformasi.

Mudah-mudahan nanti di rapat pansus pekan depan ini bisa kita diagendakan. Nanti akan disinkronkan agendanya untuk mengundang pihak-pihak terkait.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mahdalena, mendesak pemerintah segera melakukan reformasi menyeluruh pada arsitektur perlindungan sosial nasional.