Keberhasilan pengelolaan APBN harus bermuara pada tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Keberhasilan Kementerian Hukum tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran maupun besarnya PNBP.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah

Kualitas belanja APBN masih harus terus diperbaiki. Semangatnya adalah spending better, sehingga anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Jangan sampai dana APBN sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya terkendala karena persoalan perizinan maupun regulasi

Diduga kuat amplop dari Suhardiman untuk Sekretariat Jenderal PSI itu bersumber dari pemotongan paksa uang SHU terhadap 914 petani selaku anggota KUD.

Uang tersebut ditengarai berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.828 hektar.

Proyeksi defisit tersebut masih berada di bawah ambang batas 3 persen dan tidak jauh berbeda dengan pengalaman pada tahun sebelumnya.

APBN harus benar-benar berorientasi pada hasil (result-oriented), bukan semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran. Yang paling penting adalah manfaatnya

BAZNAS siap menghadapi tantangan kerja keras untuk melipatgandakan dana kelolaan hingga 62 kali lipat dari pagu APBN.