Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar APBN 2027 tidak berhenti pada besarnya anggaran maupun tingginya penyerapan. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan APBN adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Said menanggapi besarnya anggaran belanja negara dalam APBN 2027 yang mencapai Rp4.106,3 triliun.
“APBN bukan sekadar kumpulan angka. Di balik angka itu ada kehidupan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia dengan kebutuhan dan harapan yang beragam,” kata Said dalam keterangannya, Senin (5/10).
Menurut Said, APBN 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari menjaga harga pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja, membuka lapangan kerja, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, hingga memperkuat pelaku usaha kecil.
Karena itu, ia menilai pertumbuhan ekonomi tidak boleh berdiri sendiri. Pertumbuhan harus berjalan bersama pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.
“Pertumbuhan tidak boleh berjalan sendiri. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat,” ujarnya.
Dalam APBN 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen. Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen, serta rasio Gini berada di kisaran 0,360-0,365.
Said menambahkan, pemerintah juga menargetkan penciptaan sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.
Namun, di tengah besarnya kebutuhan belanja, Said mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga disiplin fiskal. Target pendapatan negara dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp3.435,1 triliun, sementara defisit mencapai Rp671,2 triliun atau sekitar 2,4 persen terhadap PDB.
“Banggar DPR berharap disiplin fiskal perlu kita jaga. Sebab, setiap rupiah dari pendapatan negara yang tidak tercapai mengandung pesan bahwa defisit berpotensi semakin besar,” tegasnya.
Menurut Said, pemerintah menghadapi dua konsekuensi apabila target pendapatan negara tidak tercapai, yakni menambah pembiayaan melalui utang atau memangkas belanja yang sudah direncanakan.
Ia mengingatkan, peningkatan utang pada akhirnya akan menambah beban pembayaran bunga dan pokok pada masa mendatang.
“Usaha mencapai target pendapatan negara sepadan dengan jihad ekonomi untuk negara,” katanya.
Said juga menyoroti alokasi anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp539,7 triliun. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan perbaikan akurasi data penerima manfaat.
Ia meminta pemerintah serius mengatasi inclusion error maupun exclusion error agar bantuan tidak salah sasaran.
“Ketepatan sasaran bukan semata-mata persoalan efisiensi anggaran, melainkan persoalan keadilan,” ujar Said.
Said menilai perlindungan sosial juga tidak boleh membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan. Program tersebut harus sekaligus membuka jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
“Bantuan menjaga rakyat agar tidak jatuh, sedangkan pendidikan, pekerjaan, pembiayaan usaha, dan kesempatan ekonomi menyediakan tangga agar mereka dapat naik kelas,” katanya.
Sementara itu, anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun harus diarahkan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Said menegaskan, keberhasilan anggaran pendidikan tidak cukup diukur dari serapan anggaran. Pemerintah harus melihat apakah akses pendidikan semakin terbuka, angka putus sekolah menurun, kualitas guru meningkat, dan lulusan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja.
“Anak buruh harus memiliki kesempatan menjadi insinyur, anak petani memiliki kesempatan menjadi dokter, dan anak nelayan dapat menjadi peneliti, pengusaha, atau ahli teknologi,” katanya.
Menurut Said, kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya.
“Anak yang lahir di desa harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas sebagaimana anak yang lahir di kota,” tegasnya.
Said turut menyoroti anggaran ketahanan pangan yang mencapai sekitar Rp195,3 triliun. Ia menilai kebijakan pangan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.
“Petani membutuhkan pupuk, sarana produksi, irigasi, pembiayaan, teknologi, dan harga hasil panen yang memberikan keuntungan yang layak. Sementara konsumen membutuhkan pangan dengan harga yang dapat dijangkau,” jelasnya.
Menurutnya, pangan murah tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan petani. Sebaliknya, kesejahteraan petani juga tidak boleh membuat harga pangan menjadi terlalu mahal bagi masyarakat.
Selain itu, Said meminta pemerintah memastikan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa. Alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun dan Dana Desa Rp77 triliun harus mampu menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar.
“Dana yang mengalir ke desa harus memperkuat pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, menggerakkan ekonomi lokal dan membuka kesempatan usaha,” ujarnya.
Said juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memberikan perhatian kepada masyarakat miskin, tetapi turut menjaga kelompok kelas menengah agar tidak kembali jatuh ke jurang kemiskinan akibat guncangan ekonomi.
Pada akhirnya, Said meminta pemerintah mengubah cara mengevaluasi keberhasilan anggaran. Menurutnya, tingginya penyerapan belanja belum tentu menunjukkan program pemerintah berhasil.
“Penyerapan hanya menjelaskan bahwa uang telah dibelanjakan, tetapi belum menjelaskan apakah persoalan rakyat sudah diselesaikan,” tandas Said.
Karena itu, ia menegaskan setiap program pemerintah harus dinilai berdasarkan perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.
“APBN bukan sekadar tentang berapa besar uang yang dapat dibelanjakan negara, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan rakyat setelah uang itu dibelanjakan,” demikian Said.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Ketua Banggar Said Abdullah APBN 2027 pertumbuhan ekonomi pendidikan
