Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin meminta penanganan gangguan keamanan di Papua dilakukan secara profesional dan terukur, dengan tetap menempatkan keselamatan masyarakat sipil sebagai perhatian utama.
Pernyataan tersebut disampaikan Nurul menyusul kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok bersenjata OPM pimpinan Manfred Fatem di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Sabtu (3/10) malam.
APBN 2027 Harus Beri Manfaat Nyata bagi Rakyat
Menurut Nurul, situasi keamanan di Papua tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan militer. Penguatan keamanan harus berjalan beriringan dengan pembangunan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Momentum HUT ke-81 TNI harus menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI bukan hanya diukur dari kemampuan menghadapi ancaman, tetapi juga dari kemampuan memberikan rasa aman kepada rakyat. Di Papua, keamanan dan pembangunan harus berjalan beriringan agar masyarakat dapat hidup dengan tenang dan pembangunan terus berlangsung,” kata Nurul kepada wartawan, Senin (5/10).
Ia menegaskan, penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata tetap harus dilakukan secara tegas, namun tidak boleh mengabaikan prinsip kemanusiaan maupun perlindungan terhadap warga yang berada di wilayah konflik.
Sebelumnya, personel gabungan Satgas Rajawali V dan Satgas Pamtas Yonif 9 Marinir melakukan pemantauan setelah mendapat informasi mengenai pergerakan kelompok bersenjata yang dipimpin Manfred Fatem. Pemantauan tersebut kemudian berujung pada kontak tembak.
Nurul mengatakan stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting agar masyarakat Papua dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut.
Karena itu, keberhasilan menjaga keamanan harus diikuti dengan kehadiran negara dalam bentuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang kita harapkan adalah terciptanya Papua yang aman sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas, anak-anak bisa bersekolah dan pembangunan bisa berjalan. Karena itu, pendekatan keamanan harus berjalan bersama pendekatan pembangunan dan kesejahteraan,” ujar legislator Fraksi Partai Golkar dari Dapil Jawa Barat I tersebut.
Selain persoalan penanganan kelompok bersenjata, Nurul juga menilai kepercayaan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.
Menurutnya, keberadaan aparat keamanan di tengah masyarakat harus memberikan rasa terlindungi. Profesionalisme prajurit serta kemampuan membangun kedekatan dengan warga menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
“Profesionalisme dan kedekatan dengan rakyat menjadi sangat penting. TNI harus hadir sebagai kekuatan negara yang menjaga kedaulatan sekaligus melindungi masyarakat,” kata Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar itu.
Nurul pun mengaitkan persoalan tersebut dengan peringatan HUT ke-81 TNI yang jatuh pada Senin (5/10/2026). Tahun ini, TNI mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur”.
Ia menilai tema tersebut relevan dengan tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi Indonesia, termasuk persoalan kelompok bersenjata di Papua.
Nurul berharap momentum HUT TNI menjadi kesempatan untuk memperkuat soliditas, profesionalisme dan sinergi antara TNI dengan masyarakat.
“Pada usia ke-81 tahun ini, kita berharap TNI semakin profesional, semakin dekat dengan rakyat dan semakin mampu menghadapi berbagai tantangan pertahanan dan keamanan. Yang paling penting, kekuatan itu pada akhirnya harus bermuara pada terciptanya rasa aman dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi I Nurul Arifin HUT TNI KKB Papua penembakan
