Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah. (Foto: Humas Fraksi PKS)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta pemerintah memastikan kebijakan pendidikan dasar tanpa biaya tidak berhenti pada persoalan pembiayaan. Pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBN 2027.
Menurut dia, amanat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pendidikan dasar SD dan SMP, termasuk madrasah ibtidaiyah (MI) dan madrasah tsanawiyah (MTs), tidak berbiaya membutuhkan kesiapan pemerintah secara menyeluruh.
Mulai dari skema pembiayaan, ketersediaan dan status guru, standar pendidikan hingga sarana dan prasarana harus dipastikan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
“Tidak sederhana, karena ada bagian-bagian yang harus didiskusikan dan dibahas lebih dalam lagi, misalnya terkait dengan BOS-nya, terkait dengan gurunya, terkait dengan standar dan fasilitasi,” kata Ledia dalam PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).
Politikus PKS itu mengatakan APBN 2027 harus mampu menjadi instrumen untuk mulai merealisasikan amanat tersebut. Dia berharap implementasi pendidikan dasar tanpa biaya dapat mulai dijalankan pada 2027.
“Mudah-mudahan kita coba dulu di 2027 yang SD, SMP. Mudah-mudahan sudah mulai bisa sehingga tidak ada alasan tidak ada uang,” ujarnya.
Namun, Ledia mengingatkan kebijakan tersebut tidak boleh hanya menghasilkan pendidikan yang bebas biaya, tetapi kualitasnya berbeda-beda berdasarkan wilayah.
Dia menegaskan, anak-anak yang bersekolah di daerah jauh dari pusat pemerintahan harus memperoleh kualitas pendidikan yang setara dengan mereka yang berada di Jakarta.
“Dan kualitasnya harus sama. Enggak boleh yang jauh dari Jakarta kualitas pendidikannya lebih jelek daripada yang dekat dengan Jakarta,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran dan kualitas pendidikan, Ledia meminta pemerintah memberikan kepastian terhadap para guru. Menurutnya, aspek kesehatan hingga proses pengangkatan guru harus menjadi bagian dari pembenahan sistem pendidikan.
“Berikutnya juga harus dipastikan bahwa guru-gurunya terjamin kesehatannya, pengangkatan gurunya dan lain sebagainya. Enggak ada cerita lagi guru PPPK paruh waktu. Nah, yang kayak gini-gini ini harus diproses dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Ledia berharap setelah APBN 2027 ditetapkan, pemerintah dapat menjalankan kebijakan pendidikan secara efektif dengan tetap memperhatikan kualitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi X Ledia Hanifa Amaliah sekolah gratis pendidikan APBN 2027
