Laporan tersebut berkaitan dengan penanganan pemanggilan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid yang dua kali mangkir panggilan.

Desakan itu muncul setelah Nusron diduga pergi ke luar negeri dan tidak memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.

Nusron Wahid diduga pergi ke Malaysia dan tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi HGB di Kementerian ATR/BPN.

Nusron Wahid bakal diperiksa sebagai saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Nusron bakal diperiksa sebagai kasus dugaan korupsi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK mengultimatum Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

Nusron sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN

Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas perkara para tersangka dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.