Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil perampasan dalam RUU Perampasan Aset.

KPK menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) baru dalam pengembangan kasus dugaan suap restitusi pajak Banjarmasin.

KPK resmi mengajukan banding atas vonis dua tahun penjara terhadap Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

KPK menduga transaksi jual beli tanah itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk pokmas Jawa Timur.

Hinca Panjaitan mengingatkan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya mengatur penyitaan, tetapi juga menjamin pengelolaan aset agar nilainya tetap terjaga.

KPK menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmen Komisi III untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Kejagung menduga perusahaan tersebut digunakan oleh para tersangka untuk menyamarkan uang dan aset hasil korupsi.

Anak-anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dari berbagai bentuk paparan yang berpotensi membahayakan kesehatan maupun masa depan mereka.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum terkait mekanisme perampasan aset melalui sejumlah regulasi Mahkamah Agung.