DPP HNSI mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas kebijakan penyesuaian harga BBM khusus nelayan.

Yang kita dorong bukan sekadar memperluas status FTZ, tetapi menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komisi I DPR mendukung diterbitkannya Perpres Nomor 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.

Proyeksi defisit tersebut masih berada di bawah ambang batas 3 persen dan tidak jauh berbeda dengan pengalaman pada tahun sebelumnya.

PKS memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo atas terbitnya Perpres 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan seluruh jajaran pemerintah

Pimpinan DPR menilai diperlukan aturan teknis yang lebih rinci agar implementasi kebijakan pembagian pendapatan sebesar 92 persen bagi pengemudi Ojol.

Komisi X DPR RI menegaskan bahwa kebijakan wajib belajar dan sekolah gratis tingkat SD dan SMP kini wajib merambah ke sekolah swasta.

Yang kita butuhkan bukan hanya program yang cepat, melainkan kebijakan yang benar, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Arah riset strategis yang dilakukan oleh seluruh periset di Indonesia diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan mengacu pada koridor yang jelas