Febrie Adriansyah menerima uang sejumlah Rp203.469.822.832 terkait pengurusan sejumlah perkara korupsi di Kejagung.

Perbuatan melawan hukum itu dilakukan Febrie bersama tiga orang lainnya, yakni Don Ritto, Nurman Herin, dan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Perbuatan melawan hukum itu dilakukan Febrie bersama-sama dengan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Kejagung menyita satu unit pesawat terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada klaster pengadaan motor listrik di BGN.

Kejagung memberikan persetujuan Pengamanan Pembangunan Strategis untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan di IKN dengan nilai sekitar Rp3,986 triliun.

Kejagung menerima pengembalian uang sekitar Rp5 miliar dari Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho.

Kejagung menetapkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang senilai Rp401.653.737.469 dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel.

Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Alvon Kurnia menyoroti tidak diterapkannya prinsip Miranda Rules dalam putusan Praperadilan oleh PN Jakarta Selatan.

Kuasa hukum menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan Febrie Adriansyah merupakan sebuah paradoks prosedural.