Kuasa hukum dari mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menemukan 40 aturan hukum yang dilanggar dalam penanganan perkara dugaan TPPU yang menjerat kleinnya.

Sangkaan tersebut dinilai imajinatif karena trading in influence belum diatur sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia.

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan perkara TPPU dapat diproses tanpa harus menunggu tindak pidana asal.

Hal itu disampaikan mantan Kepala PPATK sekaligus ahli hukum perbankan, Yunus Husein saat menjadi ahli di sidang Praperadilan eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Hal itu disampaikan Febri Diansyah selaku kuasa hukum Febrie Adriansyah setelah sidang praperadilan Febrie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/8).

Hal itu disampaikan Jasman saat memberikan keterangan dalam sidang permohonan praperadilan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saksi ahli hukum pidana Mahrus Ali menegaskan TPPU tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana asal atau predicate crime.

Mabes Polri memastikan izin penggeledahan rumah milik mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor, telah diterbitkan secara sah.

Ahli menilai penyidik perlu lebih dulu mengungkap tindak pidana asal atau predicate crime sebelum menetapkan seseorang dalam perkara TPPU.

Ahli hukum pidana UII qM Arif Setiawan menyatakan tidak sah suatu penggeledahan dilakukan di lokasi di luar dari izin yang diberikan pengadilan.