Tata kelola SPPG harus mengambil barang dari desa, boleh dari BUMDes, koperasi desa, atau UMKM

Pengamat politik dan hukum Dr Pieter C Zulkifli, SH., MH., mengingatkan bila gagasan tentang kedaulatan dan keadilan diuji oleh praktik kekuasaan itu sendiri.

Komisi III DPR meminta pemerintah menertibkan peredaran air keras di pasaran.

Teror air keras terhadap aktivis HAM menjadi peristiwa ironi yang terus berulang.

Kami butuh kejelasan dasar pelimpahan itu. Jangan sampai ada kesan penanganan tidak transparan.

Semua unsur pidana harus didalami. Jika ada indikasi perencanaan, tentu bisa mengarah pada pasal pembunuhan berencana.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus penyiraman asam kuat yang menimpa aktivis KontraS.

Pembentukan tim gabungan pencari fakta penting untuk mengungkap secara terang peristiwa ini, tanpa mengganggu proses hukum yang tetap berjalan di kepolisian.

Kasus ini seharusnya dibawa ke pengadilan umum. Argumentasi hukumnya jelas dan bisa diuji secara terbuka.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan kasus penyiraman air keras aktivis KontraS