Pembahasan rancangan ini berlangsung di tengah upaya China memperluas perangkat hukum untuk menghadapi korupsi yang tidak lagi terbatas pada wilayah domestik

Gugatan praperadilan ini bertujuan untuk mengoreksi proses dan prosedur penegakan hukum agar berjalan secara benar.

Kuasa hukum dari mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menemukan 40 aturan hukum yang dilanggar dalam penanganan perkara dugaan TPPU yang menjerat kleinnya.

Hakim Tunggal, Muhammad Firman Akbar menyatakan pihaknya tidak berwenang mengadili praperadilan Lodewyk terkait dugaan korupsi prograM MBG.

Sangkaan tersebut dinilai imajinatif karena trading in influence belum diatur sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia.

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan perkara TPPU dapat diproses tanpa harus menunggu tindak pidana asal.

Hal itu disampaikan mantan Kepala PPATK sekaligus ahli hukum perbankan, Yunus Husein saat menjadi ahli di sidang Praperadilan eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Hal itu disampaikan Febri Diansyah selaku kuasa hukum Febrie Adriansyah setelah sidang praperadilan Febrie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/8).

Hal itu disampaikan Jasman saat memberikan keterangan dalam sidang permohonan praperadilan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saksi ahli hukum pidana Mahrus Ali menegaskan TPPU tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana asal atau predicate crime.