Menaker Yassierli sebut data Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran

Ini bentuk konsistensi pemerintah agar program sosial tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk merancang kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran

Peneliti Pukat UGM mengingatkan, aparat penegak hukum yang tidak berintegritas justru rentan menjadi sasaran serangan balik.

Keberhasilan pengelolaan APBN harus bermuara pada tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Keberhasilan Kementerian Hukum tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran maupun besarnya PNBP.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah

Kualitas belanja APBN masih harus terus diperbaiki. Semangatnya adalah spending better, sehingga anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Adapun target capaian CKG Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2026 adalah 46 persen dari total sasaran penduduk