Jadi, Pasal 129 itu murni usulan DPR, bukan dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) atau serikat buruh.

Kalau tidak segera dituntaskan malah bisa memberi kesan negatif terhadap kepastian hukum di Indonesia. Ini yang harus kita hindari

Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran

DPR Dorong Perlindungan Hukum dan Kode Etik Nasional bagi Profesi Kurator

Ancaman terhadap anak di ruang digital berkembang cepat. Negara tidak boleh terlambat membangun sistem pencegahan dan perlindungannya

Komisi III DPR RI telah resmi mengumumkan 13 (tiga belas) kriteria tindak pidana yang dapat jadi sasaran perampasan aset.

Komisi III DPR menegaskan proses penyusunan RUU tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Prinsip utama itu cegah duluan, baru padamkan. Jangan kebalik. Kalau sudah telanjur besar, biayanya mahal, asapnya ke mana-mana, rakyat yang rugi.

Komisi III DPR RI menegaskan, masuknya judi online dalam cakupan tindak pidana yang menjadi basis perampasan aset masih terbuka untuk dibahas.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyampaikan catatan kritis secara langsung kepada Kemendes PDT dan Kementerian Transmigrasi.