Alamat email profesional menjadi salah satu identitas digital yang penting, baik untuk melamar pekerjaan, berkomunikasi dengan klien dan menjalankan bisnis.

Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah serta kepentingan nasional

Komisi XI DPR akan menjalankan proses uji kelayakan dan kepatutan secara objektif, profesional, serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara

Kalangan profesional diperlukan agar Program MBG tidak terafiliasi pada kepentingan politik tertentu. Kepala BGN yang baru harus mampu membangun tata kelola

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti kebijakan pelibatan TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto meminta aparat penegak hukum mengusut kasus secara menyeluruh, profesional, dan transparan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah

Langkah tersebut dinilai penting agar proses penanganan perkara berjalan secara profesional, objektif, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendukung proses penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi MBG yang melibatkan TNI aktif

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar penetapan pejabat di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diambil dari orang-orang profesional yang kompeten.