Kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyerukan pelarangan demonstrasi tertentu menjelang aksi nasional pada 24 Oktober digugat sejumlah organisasi

Semangat pemberantasan kejahatan jangan sampai melahirkan aturan yang melanggar hak konstitusional warga negara dan membuka ruang kesewenang-wenangan baru

Tanpa kehati-hatian, instrumen ini justru rentan berubah menjadi bumerang yang menggerus kepastian hukum dan demokrasi

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekan pemulihan aset hasil tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum.

Golkar mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran dengan pembentukan Dapil nasional dalam pembahasan RUU Pemilu.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi KUHP dan KUHAP yang baru.

Kabinet Pemerintah Yaman secara resmi menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mengklasifikasikan milisi Houthi sebagai organisasi teroris.

DPR mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak.

Apakah Indonesia bisa digugat ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) akibat bencana kabut asap karhutla tersebut?