Ini bukan cuma untuk saya pribadi, tapi jadi pengingat agar saya tetap konsisten mendengar dan memperjuangkan suara masyarakat.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Perlu dipastikan integritas aparat penegak hukum benar-benar terjaga. Jangan sampai undang-undang ini nantinya justru menjadi bumerang.

Ketika proses hukum dianggap tidak berkeadilan, pasti memantik reaksi publik. Ini jadi alarm bagi kita semua.

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud.

Peristiwa ini harus diungkap siapa pelaku dan apa yang menjadi motif dari peristiwa penyerangan air keras tersebut.

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU PPRT yang telah lebih dari dua dekade masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Termasuk penguatan peran RT, RW, kelurahan dan desa untuk upaya perlindungan PRT dan para pihak dalam rancangan undang-undang PPRT ini.

Jangan sampai lembaga etik justru menimbulkan kegaduhan institusi. Kearifan dan kebijaksanaan itu penting demi menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.

Permintaan tersebut bukan hanya kurang tepat dan salah kamar, tetapi juga berpotensi mendistorsi MK itu sendiri dari dalam.