Saksi Subhan Cholid mengungkapkan keputusan pembagian kuota haji Indonesia 2024 dibuat ketika kuota tambahan belum tercantum dalam sistem e-Hajj Arab Saudi.

Hal itu terungkap dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Sindiran itu diterima Nur Arifin setelah dirinya tidak sependapat dengan kebijakan pengisian kuota haji khusus yang dinilainya tidak sesuai dengan PMA.

Saksi dari Kementerian Agama itu mencabut keterangan yang mengaitkan Yaqut menghapus pengisian kuota haji berdasarkan nomor urut porsi.

Saksi mengungkapkan regulasi mengenai kuota haji tambahan sebanyak 20.000 dibagi menjadi 50:50 adalah kebijakan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Hal tersebut disampaikan Dito saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Pengacara Ishfah, Wa Ode Nur Zainab, menilai keterangan Jokowi penting mengungkap persoalan utama dalam perkara ini, khususnya mengenai kuota haji tambahan.

Eks Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo mengungkap kronologi pertemuan bilateral Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Pemerintah Arab Saudi.

KPK akan menghadirkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo, dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.

Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan penanganan pihak-pihak yang disebut menerima aliran dana dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.