KPK memeriksa 12 orang saksi untuk mendalami proses pengadaan barang dan jasa di BBPJN Sumatera Utara, serta Dinas PUPR Provinsi Sumut.

ICW) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ubtuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan BGN.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Komunikasi dan Penyuluhan Hubungan Industrial (KPPHI) Kemenaker, Christianus Heru Widyanto.

Hal itu didalami KPK melalui peneriksaan 10 orang saksi pada Selasa, 5 Mei 2026 di Kantor KPPN Surakarta, Jawa Tengah.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025, Topan Obaja Putra Ginting pada hari ini, Kamis, 7 Mei 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

KPK memastikan Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025.

KPK menduga staf ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi, Robby Kurniawan turut menerima fee proyek pembangunan jalur kereta di DJKA Kemenhub.

KPK mendalami praktik pemerasan Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman dengan memeriksa Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya pada Selasa, (5/5).

KPK menilai kebijakan mengenai peningkatan tunjangan bagi hakim ad hoc menjadi salah satu upaya dalam perbaikan sistem peradilan.