Pengecekan itu berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap di Kabupaten Bekasi yang menyeret bupati nonaktif Ade Kuswara.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji tambahan 2023-2024.

Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Saat ini kita masih dalam menerima masukan dan penyusunan. Nanti pada waktunya ada kick-off (mulai pembahasan).

Selain itu, KPK juga menggeledah dua lokasi lainnya dalam perkara ini.

Hal itu disampaikan Zainal saat diperiksa jaksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

Hal itu disampaikan Mellisa usai sidang lanjutan perkara tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 29 September 2026.

Barang bukti tersebut ditampilkan jaksa dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

KPK masih mendalami dugaan aliran dana sejumlah Rp 3,5 miliar ke mantan Ketua Umum BPP Hipmi, Akbar Himawan Buchari.

KPK menyatakan siap berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Imipas apabila ditemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi terkait fasilitas mewah tersebut.