Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kebebasan berekspresi menjadi sorotan. Habiburokhman mengeklaim kritik hingga hinaan tidak berujung kriminalisasi.

Negara juga harus memberikan perhatian kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab atas pengorbanan mereka.

Kita menghadapi demokrasi yang indeks demokrasinya turun, kita perlu lembaga penyelenggara demokrasi yang kuat. Dan itu dimulai dari Pansel yang berintegritas

Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil menilai usulan redefinisi tindak pidana korupsi yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan tidak diperlukan.

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menolak usulan Luhut Binsar Pandjaitan agar kerugian negara tidak lagi menjadi unsur dalam pidana korupsi.

Negara harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jangan sampai warga merasa tidak nyaman di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada bapak Presiden Prabowo dan Menteri Transmigrasi karena shm yang selama ini kita tunggu sudah bisa dibagikan

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai penghapusan unsur kerugian negara dalam definisi korupsi justru akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Ketika perencanaan pembangunan kita tidak berbasis pada data yang akurat, tidak mungkin pembangunan itu berjalan dengan baik

Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam justru kalah dan dipermainkan oleh korporasi.