Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi.

Langkah tersebut penting agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga menyasar akar persoalan.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak KPK mengusut tuntas perkara tersebut sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kebencanaan.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengusulkan pemerintah agar anak-anak hingga orang tua yang terdampak karhutla diungsikan lebih dulu ke daerah yang aman.

Jika persoalan terus berlarut, Presiden harus memastikan langkah konkret apa yang dilakukan, kapan target penanganan tercapai, dan siapa yang bertanggung jawab.

Dari peta tersebut, kita bisa menyusun perencanaan untuk persiapan menghadapi kebakaran. Mulai dari dana, SDM, sarana-prasarana, hingga koordinasi tingkat pusat

Istilah bencana nasional belakangan ini kembali ramai diperbincangkan publik seiring meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah

Pemerintah terus memperkuat penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan melalui operasi pemadaman darat serta dukungan operasi udara.