Hakim Tunggal, Muhammad Firman Akbar menyatakan pihaknya tidak berwenang mengadili praperadilan Lodewyk terkait dugaan korupsi prograM MBG.

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Berdasarkan hasil rapat pleno internal, Komisi III DPR RI menyetujui seluruh nama calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang diajukan oleh KY

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI.

Rapat pleno digelar setelah Komisi III menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon hakim selama dua hari, yakni Rabu (12/8) dan Kamis (13/8).

Harusnya sekitar pukul 16.00/17.00 WIB ini selesai dan rencananya juga hari ini akan pleno untuk ambil keputusan dari 11 calon hakim agung dan tiga calon hakim

Ini jelas bukan dari pimpinan Komisi III. Pesan seperti itu adalah penipuan dan harus diwaspadai

Anggota Komisi III DPR, Martin Tumbelaka menilai keterbukaan proses seleksi penting untuk memastikan calon yang diajukan memiliki kapasitas dan integritas.

Hakim harus independen dan imparsial dalam mengadili perkara. Sebagaimana topik yang diberikan kepada kami, adanya jaminan fair trial yang independen

Poin saya adalah bolehkah talent scouting, bolehkah jemput bola mundur jauh ke belakang supaya track record yang bagus-bagus ini bisa kita catat sejak awal