Kuasa hukum Febrie Adriansyah, Alvon Kurnia menyoroti tidak diterapkannya prinsip Miranda Rules dalam putusan Praperadilan oleh PN Jakarta Selatan.

Kuasa hukum menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan Febrie Adriansyah merupakan sebuah paradoks prosedural.

Hakim menyatakan penetapan Febrie sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta penahanannya telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Hakim meminta seluruh pihak tidak mengganggu independensi hakim menjelang sidang pembacaan putusan praperadilan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Gugatan praperadilan ini bertujuan untuk mengoreksi proses dan prosedur penegakan hukum agar berjalan secara benar.

Kuasa hukum dari mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menemukan 40 aturan hukum yang dilanggar dalam penanganan perkara dugaan TPPU yang menjerat kleinnya.

Sangkaan tersebut dinilai imajinatif karena trading in influence belum diatur sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia.

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan perkara TPPU dapat diproses tanpa harus menunggu tindak pidana asal.

Hal itu disampaikan mantan Kepala PPATK sekaligus ahli hukum perbankan, Yunus Husein saat menjadi ahli di sidang Praperadilan eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Hal itu disampaikan Febri Diansyah selaku kuasa hukum Febrie Adriansyah setelah sidang praperadilan Febrie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (21/8).