Komisi XI DPR kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) harus mampu memperkuat peran bank sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kesepakatan DPR RI dengan demonstran terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak boleh berhenti sebagai obat penenang sesaat.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan, kedaulatan tidak diletakkan pada kehendak perseorangan atau kekuasaan semata, melainkan pada rakyat.

Komisi VII DPR mendorong pemerintah menyiapkan skema dana khusus untuk pemulihan destinasi wisata yang terdampak bencana maupun kejadian luar biasa.

Penyerapan anggaran pendidikan tahun 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tapi harus dampak terhadap persoalan pendidikan.

Anggota Komisi X DPR, Stevano Rizki Adranacus menyoroti persoalan data desil yang berimplikasi terhadap akses masyarakat terhadap program beasiswa pendidikan.

Komisi X DPR RI menilai kebutuhan riil peserta didik harus menjadi dasar dalam menentukan penerima PIP dan KIP.

Komisi XIII DPR meminta peningkatan anggaran Bakom Pemerintah pada 2027 diikuti target dan indikator kinerja yang terukur.

Kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar industri yang telah berinvestasi di Indonesia tidak memindahkan kegiatan usahanya ke negara lain.

Baleg DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.