Kami mengapresiasi BEM FH UI dan IKM FH UI yang merespons cepat kasus kekerasan seksual ini dengan menggelar semacam ‘RDPU’ secara terbuka.

Keseimbangan harus dijaga. Industri penerbangan harus tetap sehat, tetapi masyarakat juga harus terlindungi. Pemerintah harus hadir sebagai penengah yang adil

Perlindungan korban harus menjadi prioritas. Jangan sampai upaya menjaga reputasi institusi justru mengabaikan keadilan.

Terjadi ketimpangan dalam pengelolaan mudik. Pemerintah cukup berhasil dalam aspek keselamatan, tetapi belum optimal dalam menjawab kebutuhan kenyamanan

Komisi X DPR menegaskan bahwa pendidikan tinggi ke depan harus ditempatkan sebagai hak seluruh warga negara, bukan sebagai privilese.

Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Komisi X akan memanggil Rektor UI dan sejumlah rektor kampus lain yang menghadapi persoalan kekerasan, baik seksual, verbal, maupun fisik.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.