Laporan dari Amanah Rakyat Indonesia (AMATIR) tersebut telah diterima oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada 8 Juni 2026.

Keberhasilan pengelolaan APBN harus bermuara pada tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Lewat Workshop Barista, Perpustakaan MPR RI Kenalkan Nilai Demokrasi dan Inklusivitas

Kualitas belanja APBN masih harus terus diperbaiki. Semangatnya adalah spending better, sehingga anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Keputusan Bang Narji merupakan keputusan pribadi yang kami hormati. Dalam kehidupan demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya.

Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami untuk menyambut Yang Mulia beserta rombongan delegasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Program BPBL, Ibas: Indonesia Harus Terang, Rakyat Mesti Sejahtera

Rakyat harus diikutsertakan dalam pemetaan, bukan sekadar dilakukan penunjukan.

Rakyat kecil tidak boleh menjadi korban akibat kegagalan sistem atau maladministrasi negara. Pemerintah harus hadir membela hak masyarakat.

Ketua DPR RI menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kepala daerah yang pemilihannya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.