Ke depan, pemerintah daerah ini nanti gubernur dijadikan kepala Badan Reforma Agraria Nasional di tingkat provinsi.

Perlu saya tegaskan, pembahasan 15 rancangan undang-undang kabupaten kota ini sama sekali tidak menghadirkan daerah otonomi baru.

Tidak ada daerah baru yang dibentuk. Tidak ada penambahan struktur pemerintahan. Dan tidak pula menimbulkan konsekuensi berupa beban fiskal baru bagi negara

Tanpa adanya pemerintahan daerah, tidak akan ada NKRI. Karenanya, dalam APBN ada anggaran untuk daerah yang sudah dibuat dalam Undang-Undang APBN.

Untuk memastikan ketepatan penyaluran bantuan stimulan pemulihan hunian, tim gabungan BNPB bersama pemerintah daerah tengah secara masif melakukan verifikasi

Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemerataan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada 2027.

Komisi V DPR menilai pengalokasian APBN untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebab dana bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi sebagai koreksi atas biaya geografis kepulauan

Berikut ini enam tanaman hias yang bisa diletakkan di luar rumahmu dan tahan dari sinar matahari.