KPK menyita barang bukti dokumen terkait pengurusan HGB saat menggeledah Kantor PT Bela Parahiyangan Investindo.

Barang bukti tersebut ditampilkan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis1 Oktober 2026.

Barang bukti tersebut ditampilkan jaksa dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dari 16 bangunan, hanya tiga bangunan yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Jaksa KPK mencecar eks Dirjen PHU Hilman Latief soal barang bukti berupa uang pecahan riyal Arab Saudi dan dolar Amerika Serikat.

Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap di Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.

Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko yang transparan terkait pengelolaan barang rampasan negara.

Barang siapa menemukan barang hilang, hendaklah ia mengenalkan (mengumumkannya) selama satu tahun.

Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon di Kementerian ATR/BPN.

Penggeledahan ini guna mencari barang bukti kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan (HGB) lingkungan Kementerian ATR/BPN.