Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi guru non-ASN.

Lestari Moerdijat: Masalah Guru Jangan Dipahami Hanya Administratif Semata

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap dan mengutamakan pendidikan.

Dirjen GTKPG Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan bahwa Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 memberikan kepastian bagi guru honorer.

Parlemen Kampus ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagaimana DPR RI hadir di kampus untuk membangun ruang dialog dan meningkatkan pemahaman generasi muda.

Konsistensinya yang harus dijaga agar aspirasi masyarakat benar-benar terwakili secara langsung di parlemen.

Sekjen Kemendikdasmen Suharti, menjelaskan SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, tentang guru non-ASN atau honorer tak bisa lagi mengajar di sekolah negeri.

Kepala Biro Persidangan I Setjen DPR RI Arini Wijayanti menegaskan disiplin ASN merupakan fondasi utama dalam menjaga profesionalisme layanan persidangan.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 mendapat sorotan tajam dari Parlemen.

Putusan ini menjadi pengingat bahwa pembenahan sistem ASN adalah tanggung jawab pembentuk undang-undang.