Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengatakan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang dinantikan masyarakat.

Danantara mencatat ada 1.074 perusahaan di bawah naungan BUMN yang menghadapi masalah serius, seperti tumpang tindih unit usaha, kerugian operasional

KPK telah mengecek aset villa di Segalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat yang tercatat atas nama istri Yayat, Rista.

RUU Perampasan Aset harus dipastikan tidak menjadi alat bagi penegak hukum untuk menekan pihak lain.

Komisi III DPR menilai Kemenkeu dapat berperan dalam menjaga kondisi dan nilai ekonomis aset sitaan negara.

Kami mendukung RUU ini, tetapi kami meminta agar kekuatan kewenangan negara diimbangi dengan pagar hukum yang kuat.

Dengan keputusan itu, pembahasan RUU Perampasan Aset dilanjutkan Komisi III DPR bersama pemerintah, termasuk memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah.

InfraNexia diarahkan untuk semakin mempertajam fokus bisnis serta meningkatkan produktivitas aset infrastruktur.

Sejak September 2025 hingga hari ini Komisi III DPR RI telah melakukan penyusunan draf RUU berikut naskah akademik

Fokus pembahasan RUU Perampasan Aset adalah mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, serta memperjelas kedudukan hukum pihak ketiga.