APBN adalah pilihan politik; tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan ditanggung oleh APBN selama dua tahun

Keberhasilan pengelolaan APBN harus bermuara pada tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Keberhasilan Kementerian Hukum tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran maupun besarnya PNBP.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah

Kualitas belanja APBN masih harus terus diperbaiki. Semangatnya adalah spending better, sehingga anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Jangan sampai dana APBN sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya terkendala karena persoalan perizinan maupun regulasi

Proyeksi defisit tersebut masih berada di bawah ambang batas 3 persen dan tidak jauh berbeda dengan pengalaman pada tahun sebelumnya.

APBN harus benar-benar berorientasi pada hasil (result-oriented), bukan semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran. Yang paling penting adalah manfaatnya