Aliran uang itu sebelumnya terungkap dalam proses persidangan perkara dugaan suap proyek di DJKA Kemenhub di Pengadilan Tipikor Medan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu meminta publik bersabar untuk menunggu jalannya persidangan empat orang tersangka dalam perkara ini.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Kementkeu tidak memainkan langgam sendiri dalam orkestrasi penanganan pascabencana banjir Sumatera.

Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan sebesar Rp8,4 triliun tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini.

Deputi Persidangan DPR RI, Suprihartini menegaskan pentingnya literasi digital sebagai upaya pencegahan penyebaran radikalisme dan ekstremisme di ruang siber.

Gugatan itu berkaitan dengan pemberitaan sejumlah media daring mengenai persidangan dugaan tindak pidana korupsi di Kejati Sumsel

Kasus Nadiem Makarim disebut cermin buruk penegakan hukum yang mengabaikan fakta persidangan dan mengancam iklim investasi.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya akan menyiapkan strategi untuk mendaklanjuti fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut.

Pemerintah tak kunjung merespon permintaan tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang diajukan Kementrian Kehutanan, Februari 2026 lalu.

Jika alasan yang digunakan adalah persoalan perang, oke kami terima. Tetapi pertanyaannya, langkah konkret menghadapi dampak gejolak perang ini seperti apa?