Pembaruan kedua kitab hukum utama tersebut bukan sekadar pergantian teks undang-undang, melainkan sebuah revolusi paradigma.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerbitkan perintah eksekutif untuk memberlakukan undang-undang baru mengenai sanksi terhadap Rusia.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Saya sudah berulang kali mengingatkan soal ini. Jangan sampai peringatan DPR hanya didengar, tetapi tidak dijadikan dasar perbaikan.

Kabinet Pemerintah Yaman secara resmi menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mengklasifikasikan milisi Houthi sebagai organisasi teroris.

DPR mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak.

Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkan bantuan. Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat berlindung harus diperhatikan

Temuan investigasi keselamatan harus menjadi dasar untuk menelusuri seluruh kemungkinan faktor penyebab, termasuk sistem persinyalan, komunikasi darurat.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 menjadi dasar konstitusional dalam mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.