Penguatan mekanisme pembuktian dinilai menjadi salah satu kunci agar penegakan hukum terhadap TPPO mampu menjangkau aktor intelektual.

Indonesia membutuhkan reformasi hukum yang mampu mengejar perubahan modus kejahatan, bukan terus tertinggal di belakangnya.

Baleg DPR RI menyetujui RUU Perubahan UU LLAJ dibawa ke Rapat Paripurna sebagai RUU usul inisiatif DPR.

UU ini mengatur pembentukan dewan pertimbangan, dewan, lembaga pengelola, lembaga pengawas jasa keuangan PFII, hingga lembaga arbitrase PFII sebagai alternatif

HNW Dukung Zakat Sebagai “Tax Credit” Dimasukkan dalam Revisi UU Zakat

Lestari Moerdijat: Segera Evaluasi dan Perkuat Sistem Perlindungan Kelompok Rentan

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto meminta aparat penegak hukum mengusut kasus secara menyeluruh, profesional, dan transparan.

Jadi, orang bekerja itu memang pakai KPI, bagus kita pertahankan, enggak bagus ya out. Nah, ini yang sekarang jadi beban kita di daerah.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses penanganan perkara berjalan secara profesional, objektif, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Anak-anak bukan hanya berhak mendapatkan keadilan di pengadilan, tetapi juga berhak mendapatkan kembali masa depan mereka.