Politik tidak boleh lagi dipandang sebagai ruang yang terbatas bagi perempuan. Hari ini perempuan harus hadir, bersuara, dan ikut menentukan arah masa depan

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andeas Hugo Pareira mengatakan bahwa RUU tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh mengganggu independensi Komnas HAM.

Selama ini, ketentuan itu memang telah dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, tetapi tidak disertai dengan sanksi tegas bagi partai politik

Jangan sampai tujuan meningkatkan keterwakilan perempuan justru berujung berkurangnya pilihan politik masyarakat akibat gugurnya peserta pemilu di suatu Dapil

Keberlanjutan Dana Otsus menjadi salah satu substansi utama yang diperjuangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Karena itu kita mendukung adanya syarat itu, tentunya nanti diatur dengan jelas bagaimana ketika kemudian tidak memenuhi 30 persen itu, gugurnya bagaimana

Saya kira ini positif bagi blueprint kepemiluan kita ke depan yang lebih pro terhadap gender dan kelompok-kelompok yang selama ini menggaungkan isu feminisme

Semoga pemerintah segera menyelesaikan harmonisasi dan Presiden dapat segera menurunkan Surpres

Komnas HAM meminta RUU No 39/1999 tentang HAM diarahkan untuk memperkuat mandat dan efektivitas lembaga HAM nasional.

KemenHAM memperluas pengaturan perlindungan kelompok rentan dalam RUU HAM melalui penguatan prinsip anti diskriminasi, tindakan afirmatif.