Penegasakan itu disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto untuk meluruskan pemberitaan yang sudah beredar dan keliru.

Fuad diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 18 Juni 2026 kemarin.

Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Panja Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun, PPATK sebesar Rp516,4 miliar, KPK sebesar Rp989,3 miliar, dan BNN sebesar Rp5,05 triliun untuk 2027.

KPK menduga aset tersebut dibeli Fadia menggunakan uang dari hasil korupsi pengadaan jasa outsourcing dan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Momen itu terjadi ketika Fuad rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Yasonna H. Laoly menegaskan pentingnya penyerapan aspirasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional.

Komisi III DPR menilai alokasi anggaran KPK perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi penindakan tetapi juga pencegahan dan monitoring.

KPK menduga terpilihnya konsorsium PT Abipraya-Jaya Abadi KSO sebagai pemenang tender Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun 2017-2019 hanya formalitas.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pihaknya perlu mengundang ATR/BPN dalam pembahasan RUU Kehutanan.