DPR RI terus mengawal penuntasan Rancangan Perpres tentang Ojol demi menghadirkan payung hukum serta perlindungan yang berkeadilan bagi para pengemudi ojol.

Sudah berlaku selama ini meskipun belum ada Perpres-nya. Tapi masih ada beberapa yang realisasi di lapangan itu perlu diperbaiki, perlu disempurnakan

Kita menerima masukan dari mereka tentang bagaimana tarif yang selama ini dari pemberlakuan kemudian 92:8 persen itu berjalan dan evaluasinya.

Keberhasilan Kementerian HAM harus diukur dari semakin cepatnya penyelesaian pengaduan masyarakat, semakin meningkatnya kepatuhan HAM

Komisi I DPR mendukung diterbitkannya Perpres Nomor 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.

PKS memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo atas terbitnya Perpres 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Penyebaran LGBT saat ini semakin masif dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap masa depan generasi bangsa.

Komisi VIII mendorong Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan tentang Tata Kelola Terpadu KDKMP.

Perpres ini harus menjadi instrumen nasional untuk mempercepat implementasi KUHP dan KUHAP baru melalui penetapan BAPAS

Praktik keberangkatan haji menggunakan visa nonresmi disorot anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka.