KPK mencecar Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun terkait permintaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke para pihak swasta.

Seusai diperiksa, Bagus tidak memberikan keterangan kepada awak media mengenai materi pemeriksaannya hari ini.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Plt Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun sebagai saksi kasus dugaan korupsi berupa pemerasan oleh Wali Kota Madiun Maidi.

Hal itu didalami KPK melalui peneriksaan 10 orang saksi pada Selasa, 5 Mei 2026 di Kantor KPPN Surakarta, Jawa Tengah.

Soeko Dwi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh Maidi dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada Selasa, (28/4).

Penggeledahan itu terkait dugaan pemerasan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun.

Kedatangan penumpang terbanyak berasal dari Yogyakarta, Solo, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, Madiun, Jember, dan Malang

Dugaan penerimaan fee proyek itu didalami penyidik saat memeriksa enam saksi pada Rabu, 25 Februari 2026.

Penggeledahan ini untuk mencari barang bukti kasus dugaan pemerasan fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi.

Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kota Madiun.